Konsultasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Jenis Kegiatan atau Bangunan yang Memerlukan ANDALALIN

• Bangunan komersial berskala menengah–besar

• Kawasan industri dan pergudangan

• Rumah sakit dan fasilitas kesehatan

• Pusat perbelanjaan dan fasilitas publik

• Kegiatan lain yang berdampak pada lalu lintas

• Analisis kondisi lalu lintas eksisting yang mencakup pengamatan rinci tentang arus kendaraan, kecepatan, dan kepadatan yang ada di jalan-jalan utama serta perilaku pengendara di lapangan.

• Pendekatan berbasis kaidah teknis transportasi yang melibatkan penggunaan metode-metode analisis modern untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi kemacetan dengan mematuhi standar yang berlaku.

• Penyesuaian dengan regulasi lalu lintas yang berfokus pada adaptasi terhadap peraturan-peraturan terbaru, mencakup berbagai aspek seperti keamanan, kecepatan maksimum, dan rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh semua pengguna jalan.

• Dokumentasi dan pelaporan terstruktur yang mencakup penyusunan laporan mendetail mengenai hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sistem lalu lintas yang ada saat ini.

• Pengumpulan data lalu lintas eksisting

• Analisis kinerja jaringan jalan

• Perhitungan dampak lalu lintas akibat kegiatan

• Penyusunan rekomendasi penanganan lalu lintas

• Pendampingan proses pembahasan ANDALALIN

• Koordinasi teknis dengan instansi terkait

• Ditangani oleh konsultan teknik berpengalaman

• Pendekatan berbasis analisis dan data

• Rekomendasi teknis yang dapat diterapkan

• Pengalaman pendampingan berbagai jenis kegiatan

Produk konsultasi ANDALALIN telah digunakan dalam pendampingan bangunan komersial, kawasan industri, fasilitas kesehatan, dan kegiatan dengan potensi dampak lalu lintas signifikan.

Link
👉 Lihat Pengalaman Proyek Lingkungan

Pelaksanaan produk konsultasi ANDALALIN dilakukan sesuai dengan kewenangan, klasifikasi usaha, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persetujuan ANDALALIN menjadi kewenangan instansi berwenang dan bergantung pada hasil kajian serta pemenuhan rekomendasi yang ditetapkan.

Pemohon (pengembang atau pembangun) wajib menyiapkan dokumen-dokumen berikut untuk diajukan melalui sistem elektronik seperti Siandalan Kemenhub atau sistem perizinan daerah (misalnya Jakevo untuk Jakarta): 

• Surat Permohonan: Ditujukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan status jalan di lokasi proyek.

• Bukti Kepemilikan Lahan: Sertifikat tanah atau bukti penguasaan lahan yang sah.

• Kesesuaian Tata Ruang: Surat bukti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).

• Gambar Rencana Bangunan: Site Plan (tata letak bangunan) dan Detail Engineering Design (DED) yang mencakup sirkulasi internal kendaraan.

• Dokumentasi Lokasi: Foto kondisi eksisting lapangan dari berbagai sudut.

• Identitas Pemohon: KTP pemilik proyek dan legalitas badan usaha (jika berupa perusahaan).

• Sertifikasi Konsultan: Dokumen harus disusun oleh konsultan yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga ahli penyusun dokumen Andalalin yang masih berlak

Dokumen hasil analisis yang disusun oleh konsultan minimal harus memuat:

• Analisis Kondisi Eksisting: Gambaran lalu lintas saat ini di sekitar lokasi pembangunan.

• Analisis Bangkitan dan Tarikan: Prediksi jumlah kendaraan yang akan masuk dan keluar dari lokasi.

• Simulasi Kinerja: Simulasi lalu lintas pada masa pembangunan, operasional, hingga 5 tahun ke depan.

• Rekomendasi Penanganan: Rencana konkret penanganan dampak, seperti pelebaran jalan, penyediaan fasilitas parkir, atau pengaturan akses keluar-masuk.

• Surat Pernyataan Kesanggupan: Pernyataan bermaterai untuk melaksanakan seluruh rekomendasi teknis yang tertuang dalam dokumen.

• Integrasi Izin: Mulai tahun 2026, persetujuan teknis Andalalin merupakan syarat wajib untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan akan diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL).

• Masa Berlaku: Rekomendasi Andalalin umumnya berlaku selama kegiatan pembangunan dan operasional tetap sesuai dengan dokumen awal, dengan evaluasi berkala (beberapa daerah menerapkan masa berlaku administrasi 5 tahun).